Koalisi Aktivis Pantura Beri Peringatan Agar Aparatur Desa Bersikap Netral

KAB TANGERANG, (mediamurba.com) – Koalisi aktivis Tangerang utara mendesak pejabat sementara (PJS) kepala desa (Kades) hingga perangkat desa harus netral dalam kancah pemilihan kepala desa di Kabupaten Tangerang, yang akan dihelat awal bulan Desember 2019 mendatang.

Direktur eksekutif Komunike Tangerang Utara, Budi Usman yang tergabung dalam koalisi jaga utara menekankan, agar seluruh perangkat dan aparatur desa termasuk pjs kades , kepala dusun, Rt dan Rw untuk objektif bersikap netral dalam pilkades serentak.

Menurut Budi, momen pilkades serentak tahun 2019 yang akan diikuti sebanyak 153 Desa di Kabupaten Tangerang tersebut, seluruh perangkat desa harus netral.

Disamping itu, Budi juga mengungkapkan, jika pilkades serentak tahun 2019 ini sebagian besar perangkat desa untuk jaga netralitas, serta keberpihakan untuk tidak menjadi panitia pilkades, sehingga semua perangkat desa bisa menjaga kenetralanya untuk tidak memihak salah satu calon kepala desa.

“Perangkat desa harus netral, karena siapapun nanti yang terpilih akan mimpin kami di pemerintahan desa masing-masing, jadi tidak boleh ikut campur atau jadi kepanitian,” kata Budi, “Adapun jika terbukti melakukan pelanggaran atau terlibat kampanye salah satu calon. Budi meminta perangkat desa tersebut harus dijatuhi sanksi berupa surat peringatan (SP).”

“Sanksi akan berupa peneguran, karena ikut terlibat dalam kampanye itu termasuk dalam larangan, seperti yang lansir UU desa mengenai pelaksanaan kampanye yang dilarang,” sambungnya.

Komisioner Panwaslu tahun 2004 itu menuturkan, jika pelaksanaan kampaye dilarang meliputi, mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan, undang-undang dasar negara Republik Indonesia. (B) Melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (C) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain, termasuk menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masayarakat.

(D) mengangu ketertiban umum, (E) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan pengunan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan calon lainnya.

(F) Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain. (G) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Ketiga tempat tersebut dilarang untuk dilakukan kampanye,” ungkap Budi.

(I) Membawa atau menggunakan gambar atau atribut calon lain, (J) Menjanjikan atau meberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades, Lanjut Budi, Kades yang masih aktif, perangkat desa dan anggota BPD dilarang mengikuti kampanye tersebut.

“Sangat dilarang ikuti kampanye tersebut,” tegas Budi.

Sedangkan pada pasal lain berbunyi, pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagimana dimaksud dalam pasal 57, ada tiga sanksi.

“Peringatan tertulis, pembekuan atau pembubaran kegiatan dan dilaporkan kepada pihak berwajib serta penegakan hukum yang tegas,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melantik sebanyak 142 Pejabat (Pj) Kepala Desa di 28 Kecamatan se-Kebupaten Tangerang. Pelantikan dilakukan lantaran Kabupaten Tangerang akan melakukan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 yang akan datang.

“Masih banyak tugas yang harus dilaksanakan terkait pelayanan masyarakat di masing-masing desa,” kata Zaki di Lapangan Maulana Yudhnegara, Puspemkab Tangerang, Selasa (23/7) silam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *