Wali Kota Arief di Nilai Baper dan Anti-Kritik

KOTA TANGERANG, (mediamurba.com) – Polemik antara Menteri Hukum dan HAM Yasona M Laoly dengan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah terkait lahan Kementerian Hukum dan HAM di Kota Tangerang, menuai kritikan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Forum Aktivis Mahasiswa (FAM) Tangerang.

Menurut Ahmad Bustomi, Ketua Divisi Litbang FAM Tangerang, Arief dinilai terlalu baper (bawa perasaan). Seharusnya, semua kritikan dan masukan dari pemerintah pusat diambil sebagai bagian dari koreksi dan melakukan pembenahan agar lebih maksimal memberikan pelayanan rakyat.

“Anggap saja masukan, tinggal dipilah, mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak. Jangan baper kemudian memobilisasi dukungan untuk seolah-olah membangkang pemerintah,” ujar Bustomi.

Pelepasan pelayanan di lokasi lahan Menkumham yang dilakukan Arief, bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap pemerintah pusat. “Ini bukti bahwa walikota itu anti-kritik,” kata Bustomi kepada wartawan, Sabtu (13/7).

Aktivis yang terkenal menjahit mulutnya ini pun mendesak agar Kemenkumham segera meng audit dan inventarisir lahan yang telah di duduki pemerintah Kota Tangerang. Agar menurut Tomi, semua menjadi terang benderang di ketahui publik secara utuh persoalannya dan kemudian menyelesaikan tanpa harus mengorbankan masyarakat.

“Baiknya segera Kemenkumham meng audit dan invetarisir lahan yang telah diduduki pemerintah Kota Tangerang, agar terlihat oleh publik secara utuh persoalannya dan menyelesaikan tanpa jadikan masyarakat itu korban,” tandasnya.

Sebelumnya di wartakan, Menteri Yasonna Laoly sempat juga menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang tampak tidak hadir dalam peresmian tersebut. Sindiran dilontarkan terkait pembangunan gedung.

“Kepala Sekjen dan Kepala BPSDM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkumham,” katanya.

Kata Yasonna, Pemerintah Kota Tangerang sebelumnya mewacanakan tata ruang persawahan di lahan tempat gedung Poltekip dan Poltekim berdiri.

“Aneh banget kalau sampai dibuat tata ruang persawahan, itu namanya cari gara-gara. Nanti kita bicara ke Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) untuk profesional saja, tapi kita bisa duduk bersama apapun masalahnya,” tukasnya.

Sementara, Walikota Tangerang Arif R Wismansyah menanggapi pernyataan tersebut dengan melayangkan nota keberatan yang ditujukan kepada Kemenkumham.

Di nota keberatan tertanggal 10 juli 2019 dan ditanda tangani langsung oleh Arif tersebut tertulis bahwa Pemkot Tangerang tak bertanggung jawab dan akan menghentikan pelayanan Publik untuk bangunan yang berdiri diatas tanah milik Kemenkumham mencakup pelayanan sampah, Perbaikan jalan, Penerangan Jalan serta perbaikan drainase.

Ketentuan tersebut akan diberlakukan mulai senin 15 Juli mendatang. Dan mirisnya semua yang berada di atas tanah milik Kemenkumham seperti Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman, Kecamatan Kota Tangerang turut terkena imbasnya.

“Karena memang bukan menjadi tanggung jawab kami sebelum adanya serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU),” tulis arif dalam suratnya (dikutip dari Tangerang news .com) Kamis (11/07) lalu.

(ANS/RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *